penyelesaian sengketa tanah melalui pengadilan. Hal ini dikarenakan anggota kaum lebih menghormati orang yang dituakan dalam kaumnya yaitu mamak pemimpin kaum atau mamak kepala waris. penyelesaian sengketa tanah melalui pengadilan

Secara faktual, penyelesaian sengketa melalui pengadilan sudah begitu lekat dengan kecenderungan praktik yang lambat atau tidak cepat (memakan waktu yang lama), tidak. Akan tetapi banyak orang mengklaim jika melakukan penyelesaian sengketa tanah dengan jalur pengadilan akan membutuhkan banyak biaya. 1 Abdurrahman, Penyelesaian Sengketa Melalui Mediasi Pengadilan Dan Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa, dalam Refleksi Dinamika Hukum, Rangkaian Pemikiran Dalam Dekade Terakhir, Analisis Komprehensif Tentang Hukum Oleh 63 Akademisi dan Praktisi Hukum, Perum Percetakan Negara Republik Indonesia, Jakarta: 2008, cet ke-1,. Akan tetapi jika sengketa tanah ini terlanjur terjadi penyelesaian sengketa tanah dapat dilakukan melalui Pengadilan Negeri (PN), dapat juga melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN),. mereka (yang bermasalah dalam pembagian warisan terutama tanah) berupa hukum perdata dalam pengadilan. dalam penyelesaian sengketa tanah melalui. 5 tahun 1960 dan bagaimana proses penyelesaian sengketa tanah menurut hukum adat toraja. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, disebutkan bahwa “Upaya penyelesaian sengketa perdata. mengenai perihal yang berkaitan dengan pertanahan. Suatu sengketa haruslah diselesaikan oleh para pihak dengan cara kekeluargaan atau diluar pengadilan ataupun dimuka hakim dalam persidangan. Penyelesaian Sengketa Tanah lewat Lembaga Peradilan Penyelesaian sengketa tanah yang diketahui dan dipraktekkan selama ini . H. 2 Mekanisme Penyelesaian Sengketa Hak Atas Tanah Melalui Mediasi Di Pengadilan. 41 Tahun 2004 dan Hukum Islam (Studi Sengketa Wakaf Tanah Wahdah Islamiyah) November 2021 BUSTANUL FUQAHA Jurnal Bidang Hukum Islam 2(3. Kata Kunci: Penyelesaian sengketa, Tanah, Hak guna Usaha, Penertiban, tanah terlantarTentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa dan PP Nomor 50 Tahun 2000. Salah satu bentuk penyelesaian diluar pengadilan adalah Mediasi. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Sengketa atau konflik antara lain, kesalahan prosedur dalam proses pengukuran, pemetaan, dan/atau perhitungan. 4/Oktober/2013 61. Pada dasarnya pilihan penyelesaian sengketa dapat dilakukan dengan 2 (dua) proses. Namun, jalan mediasi menjumpai banyak kendala sehingga putusan pengadilan tetap jadi tumpuan. Alternatif Penyelesaian Sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli. Namun, ada alternatif lain yang juga bisa digunakan untuk menyelesaikan sengketa. sengketa dapat diselesaikan melalui mediasi, arbitrase, atau pengadilan. 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrasi dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Peraturan Mahkamah Agung (PerMA) No. 6140 P-ISSN: 2614-5561 E-ISSN: 2746-0436 Ary Raihan1 2, Filkarwin Zuska 1Universitas Malikussaleh Lhokseumawe, Aceh-Indonesia 2Universitas Sumatera Utara, Medan. Kata kunci: penyelesaian sengketa tanah. Solusi dari penyelesaian sengketa tanah tersebut diupayakan melalui mediasi atau non litigasi, akan tetapi apabila ada masing-masing pihak bersikukuh pada pendiriannya, maka untuk mendapatkan kepastian hukumannya, wajib dilaksanakan penyelesaian sengketa secara litigasi melalui pengadilan yang sudah mendapat putusan dari pengadilan. Secara damai dengan proses mediasi. Penyelesaian di PengadilanIndonesia telah mengundangkan Undang-Undang No. Sekedar menyebut contoh penyelesaian tentang sengketa tanah wakaf, terdapat putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan, yang kemudian terdapat upaya banding dan hasilnya dibatalkan oleh. Hal ini dikarenakan anggota kaum lebih menghormati orang yang dituakan dalam kaumnya yaitu mamak pemimpin kaum atau mamak kepala waris. Namun dari sekian banyaknya kasus yang masuk ke badan peradilan tersebut, banyak Alur Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara. 12. penyelesaiannya melalui lembaga peradilan. 2, Desember 2018 128. Penyelesaian sengketa secara Non Litigasi merupakan pola penyelesaian sengketa melalui proses di luar lembaga peradilan melalui musyawarah dan mufakat untuk mencapai kesepakatan. musyawarah atau melalui pengadilan”. , 2003, Potensi Sengketa di Daerah Pertambangan: Kasus Pongkor dan Cikotok, LIPI, Jakarta, hlm. Di sisi lain, Peradilan Agama juga mempunyai kompetensi mengadili dalam hal sengketa kepemilikan tanah yang dilandaskan pada konflik kewarisan. Dalam pengelolaan tanah waka f,. "Kami mendukung penyelesaian tanah itu di luar pengadilan, namun beresiko terhadap pejabat BPN. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan (non-litigasi) merupakan upaya tawar-menawar atau kompromi untuk memperoleh jalan keluar yang saling menguntungkan. 1. CitLangkah Menyelesaikan Sengketa Tanah. Griffiths. 8), bahwa selain melalui pengadilan (litigasi), penyelesaian sengketa juga dapat diselesaikan di luar pengadilan (non litigasi), yang lazim dinamakan dengan Alternative Dispute Resolution (ADR) atau Alternatif Penyelesaian Sengketa. Penyelesaian sengketa nonlitigasi Alternatif penyelesaian sengketa atau sering disebut sebagai Alternative Dispute Resolution (ADR) merupakan ekspresi responsif atas ketidakpuasan (dissatisfaction) penyelesaian sengketa melalui proses litigasi yang konfrontatif dan zwaarwichtig (njelimet-bertele-tele). Pra Mediasi. Dalam penyelesaian sengketa tanah bisa dilakukan dengan berbagai cara antara lain, melalui pengadilan, pengaduan ke kantor pertanahan dan secara damai melalui mediasi. PENYELESAIAN SENGKETA TANAH ADAT MELALUI PROSES PERADILAN. Dalam penyelesaian sengketa tanah memiliki beberapa proses penyelesaian yang dapat dilakukan antara lain, melalui pengadilan hingga mediasi. dalam penyelesaian sengketa pertanahan melalui mediasi yaitu: pihak yang tidak beriktikat baik memanfaatkan proses mediasi sebagai cara untuk mengulur- ulurkan waktu, pura-pura lupa atau ketidak jujuran dalam menyelesaikan7 Rusmadi Murad, 1991, Penyelesaian Sengketa Hukum Atas Tanah, Alumni Bandung, Hal. Volume 38 Nomor 1 Januari-April 2016. Bakti. Sengketa tanah terjadi karena tanah mempunyai kedudukan yang sangat penting, yang dapat membuktikan kemerdekaan dan kedaulatan pemiliknya. Penyelesaian sengketa melalui lembaga peradilan terhadap tanah yang berada di lingkungan Masyarakat Adat Karuhun Urang (AKUR) Desa Cigugur, Kabupaten Kuningan telah memenangkan pihak Penggugat berdasarkan pada hukum waris, sedangkan tanah menurut hukum adat Masyarakat AKUR tidak dapat diwariskan. MODEL PENYELESAIAN SENGKETA PERTANAHAN. Mekanisme dan prosedur agen arbitrase tanah sangat sederhana karena pengadilan arbitrase dalam sengketa perdagangan dan perbankan hanya perlu menambahkan fase analisis data dan pertimbangan untuk menemukan sinkronisasi antara data dan informasi, antara data yuridis dan data fisik, untuk mendapatkan keputusan. tersebut ditemukan adanya kasus sengketa penguasaan tanah Pekarangan Desa (PKD) yang peyelesaiannya dilakukan melalui Pengadilan (Litigasi). 3 Gunawan Widjaya dan Ahmad Yani, Hukum Arbitrase (Jakarta: PT. PENYELESAIAN SENGKETA HAK ATAS TANAH MELALUI PENGADILAN TATA USAHA NEGARA . ” Rumusan Masalah Berdasarkan uraian latar belakang tersebut. Di Papua, penyelesaian sengketa melalui peradilan adat masih kental. Penyelesaian sengketa tanah dapat pula ditempuh dengan upaya di luar pengadilan. 6 Syufa’at, “Penerapan Prosedur Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Wakaf Di Pengadilan Agama,” Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi 1, no. Cit. Lebih lanjut, Pasal 6 UU Arbitrase dan APS berbunyi:Penyelesaian sengketa di luar pengadilan diatur dalam Pasal 3 UU No. Latar Belakang Alternatif Penyelesaian SengketaDalam Permen Agraria 11/2016, yang disebut dengan kasus pertanahan adalah Sengketa, Konflik, atau Perkara Pertanahan untuk mendapatkan penanganan penyelesaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan pertanahan. ANALISIS DAN PEMBAHASAN 1. Hukum Acara Perdata Tata cara penyelesaian sengketa hak atas tanah karena wanprestasi diatur dalam ketentuan Hukum Acara Perdata. Pertama, sengketa tanah bisa diselesaikan lewat pengadilan. PDF | On May 1, 2019, Muhamad Rasyad published PEMBUATAN AKTA PERDAMAIAN DALAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH ULAYAT MELALUI NOTARIS DIKABUPATEN AGAM | Find, read and cite all the research you need. Di dalam Undang-undang Nomor 30 tahun 1999 menekankan penyelesaian sengketa di luar pengadilan dengan menempuh cara arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa yang di dalamnya meliputi konsultasi, negosiasi, fasilitasi, mediasi atau penilai ahli. Dengan begitu dariKERANGKA PENYELESAIAN SENGKETA WAKAF Menurut ketentuan UU No 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, pasal 62, “Penyelesaiansengketa perwakafan ditempuh melalui musyawarah untuk mencapai mufakat. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini yaitu pertama, Bagaimana batasan kewenangan mengadili Pengadilan Umum dan Pengadilan Tata Usaha Negara (TUN) dalam sengketa Perbuatan Melawan Hukum berdasarkan. 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrasi dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Peraturan Mahkamah Agung (PerMA) No. Penyelesaian sengketa tanah ulayat melalui lembaga adat jauh lebih efektif dibanding penyelesaiannya melalui pengadilan negeri. Kebaruan/ Orisinalitas Hasil Penelitian Untuk memperkuat hasil artikel kelak, dibutuhkan kajian terhadap tulisan terdahulu yang dapat memaksimalkan artikel yang penulis susun. Once the importance of the position of land for. A. Penyelesaian melalui Badan Peradilan, yaitu di ajukan ke pengadilan umum secara perdata atau pidana, jika sengketanya mengenai penyelesaian tanah secara ilegal Langkah Penyelesaian Sengketa Tanah. Berdasarkan hasil. 1. pilihan penyelesaian sengketa dapat dilakukan dengan 2 (dua) proses. Pasal 4 Permen Agraria Nomor 11 Tahun 2016 membedakan jenis. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Pasal 1 ayat 10 “Alternatif penyelesian sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli”. Abstract Inbalancing of land possession will cause conflict. Riska Fitriani, Penyelesaian Sengketa Lahan Hutan Melalui Proses Mediasi Di Kabupaten Siak, Jurnal Ilmu Hukum, Volume 3 No. Arbitrase adalah proses yang sah secara hukum untuk menyelesaikan sengketa. Penyelesaian di luar pengadilan dilakukan melalui Alternative Dispute Resolution (ADR), di antaranya melalui negosiasi, mediasi ataupun arbitrase. penyelesaian sengketa tanah bisa diselesaikan dengan 2 (dua) cara yaitu melalui jalur Pengadilan (Litigasi) dan yang kedua yaitu di Luar Pengadilan (Non-Litigasi). id Abstrak Tidak tuntasnya peradilan tata usaha negara mengadili sengketa pertanahan timbul dari pemahamanPenggunaan pranata penyelesaian sengketa diluar pengadilan tersebut kemudian diterapkan di Negara Indonesia yang di buatkan melaui Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, telah menyediakan beberapa pranata pilihan penyelesaian sengketa (PPS) secara damai yang dapat. Pilihan Penyelesaian Sengketa (PPS) di luar pengadilan hanya dapat ditempuh bila para pihak menyepakati penyelesaiannya melalui pranata pilihan penyelesaian penyelesaian sengketa (PPS). Penyelesaian sengketa pertanhan melalui jalur pengadilan negeri memakan banyak waktu dan biaya. 9. Penyelesaian Sengketa Tanah melalui Pengadilan Selain pengaduan ke BPN, kasus pertanahan pun bisa diselesaikan di pengadilan dengan gugatan pidana maupun perdata. 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, yang menyatakan penyelesaian perkara di luar pengadilan atas dasar perdamaian atau melalui arbitrase diperbolehkan. Dikarenakan tanah merupakan benda yang sangat berharga di tengah-tengah kehidupan bermasyarakat, sehingga banyak masyarakat yang menjadikan tanah sebagai harta warisan, yang dalam Minangkabau disebut juga sebagai harta pusaka4. Kasus sengketa pertanahan di Indonesia tidak hanya bisa diselesaikan melalui jalur pengadilan saja namun ada jalur penyelesaian lain dan dengan diselesaikan dengan jalur di. 2. Tanah Negara atau tanah yang dikuasai langsung. Dalam penyelesaian sengketa tanah yang dilakukan diluar pengadilan diberikan uang kerahiman sebesar 4,5 juta per are. Begitu juga yang telah dilakukan oleh Kantor Pertanahan Kota Surakarta, bahwa: Kantor Pertanahan Kota Surakarta selalu berupaya menyelesaikan sengketa sertipikat hak atas tanah melalui jalan musyawarah terlebih dahulu yang dalam hal ini terwujudMenurut Pasal 1 angka 10 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Peradilan (“Perma 1/2016”), akta perdamaian adalah akta yang memuat isi naskah perdamaian dan putusan hakim yang menguatkan kesepakatan perdamaian. Perkara pertanahan, yakni perselisihan tanah yang penanganan serta penyelesaiannya melalui lembaga peradilan. Lantas, apakah upaya penyelesaian sengketa keputusan tata usaha negara bisa langsung melalui upaya peradilan tanpa melalui upaya. Tanah Aset adalah tanah Barang Milik Negara/Daerah dan/atau aset Badan Usaha Milik Negara/Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kekuatan Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Perdata. Hasil temuan mengungkap bahwa pelaksanaan penyelesaian sengketa pertanahan melalui jalur mediasi dimulai dari adanya pengaduan, yang kemudian setelah memenuhi syarat akan mendapatkan nomor register, selanjutnya surat undangan pelaksanaan mediasi, dan selanjutnya pelaksanaan mediasi yang dipimpin oleh mediator. 41-44. Berdasarkan pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata Para. Untuk menyelesaikan sengketa tata usaha negara, maka Anda dapat menempuh dua mekanisme, yaitu upaya administratif dan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (“PTUN”). 120. sengketa, yaitu litigasi, non litigasi, dan advokasi. oleh: IMRON SUPOMO NIM. Tulisan ini mendeskripsikan proses mediasi serta tinjauan hukum Islam terhadap proses mediasi dalam penyelesaian sengketa waris terhadap putusan tersebut. Lazimnya, penyelesaian sengketa melalui jalur non litigasi dapat melalui cara negosiasi, mediasi dan arbitrase. Kata Kunci: perbuatan melwan hukum (PMH); sengketa tanah; proses penyelesaian sengketa Indonesia telah mengundangkan Undang-Undang No. 23. 20 sengketa tersebut, di samping melalui lembaga pengadilan. Penyelesaian Sengketa Hukum. Dalam penyelesaian sengketa melalui non-litigasi, kita telah mengenal adanya penyelesaian sengketa alternatif atau Alternative Dispute Resolution (ADR), yang dalam perspektif. H. Dalam hal sengketa dan konflik dengan klasifikasi kasus sedang atau ringan, penanganannya dapat dilakukan tanpa melalui semua tahapan yang telah disebutkan di atas. Berikut ini akan dijelaskan berbagai prosedur yang harus anda lewati jika ingin menyelesaikan kasus sengketa tanah. Kalau penyelesaian sengketa menggunakan lembaga pengadilan dianggap kurang efektif dan efisien, lebih lama penyelesaiannya dibandingkan melalui diluar pengadilan (non litigasi). 4) Sengketa perdata berkenaan dengan masalah tanah. Perkara adalah perselisihan pertanahan yang penanganan dan penyelesaiannya melalui lembaga peradilan. Dalam hal ini, apabila kedua pihak yang bersengketa berdamai kemudian. Tipe penelitian ini adalah penelitian hukum empiris (empirical legal research). Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. 10 Dalam sengketa tanah yang terjadi,. Sistem penyelesaian sengketa di pengadilan yang. ISMAIL RUMADAN, MH. com Sengketa tanah tanpa sertifikat sering terjadi. v6i1. Sahnan, Pilihan Hukum Penyelesaian Sengketa Tanah Di Luar Pengadilan (Studi Kasus Tanah Rowok, Lombok Tengah, NTB), Mimbar Hukum, Volume 27, Nomor 3, Oktober 2015. Efektivitas Pelaksanaan Mediasi di Pengadilan Negeri. 2. Dmk) Skripsi Penelitian untuk Penulisan Hukum dalam bentuk Skripsi Program Kekhususan Hukum Perdata Diajukan Oleh : Almuniroh 30301800038 PROGRAM STUDI (S-1) ILMU. Hasil kajiannya menunjukkan bahwa kantorPROSES PENYELESAIAN SENGKETA PERBUATAN MELAWAN. Article Details. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, jo Undang. Latar Belakang Alternatif Penyelesaian Sengketaproses penyelesaian sengketa perdata di pengadilan negeri dalam kaitannya dengan transaksi yang menggunakan internet The growth of technological Progress make the change of pattern in the socialize human life, and it can conduct the economic activity in the local scale, regional and also global. Universitas Gunung Rinjani Keywords: BatasanKewenangan Mengadili, PERMA No. Proses penyelesaian sengketa kepemilikan tanah dengan cara litigasi dinilai akan mampu memberikan kepastian hukum dalam penyelesaian sengketa. Mediasi adalah salah satu alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan dengan menggunakan jasa seorang mediator atau penengah. Selanjutnya tanah obyek sengketa kembali dikuasai dan menjadi hak Penggugat dan apabila dalam pelaksanaan isi putusan tersebut pihak yang dinyatakan kalah, tidak mau segera melaksanakan secara sukarela maka pihak yang menang dapat mengajukan upaya paksa (eksekusi) melalui Pengadilan. Secara damai dengan proses mediasi. peran majelis adat aceh dalam penyelesaian sengketa waris terhadap tanah di kecamatan tempuk tengoh kota lhokseumawe September 2019 JCH (Jurnal Cendekia Hukum) 5(1):145Hal serupa juga dikatakan oleh Rachmadi Usman, S. Penyelesaian sengketa tanah tidak bisa dengan cepat karena banyak dari masing-masing yang bersengketa menganggap tidak adil, kecewa atas keputusan yang didapat dari Hakim, selama masih ada kesempatan melalui jalur hukum tentu para pihak yang tidak puas akan melakukan upaya hukum berupa vbanding maupun Kasasi, belum. Meskipun teknik mediasi belum terlalu populer di masyarakat,. Manfaat Praktis Untuk memberikan masukan bagi para praktis hukum terutama mengenai penyelesaian sengka di pengadilan negeri melalui Ketersediaan tanah yang terbatas jumlahnya tidak seimbang dengan kebutuhan manusia. Setelah 7 tahun ada pihak yang mengklaim (si A) bahwa tanah Pak Majol adalah milik mereka, akibatnya hampir 28 rumah kena klaim kepemilikan si A, yang sudah tinggal berpuluh-puluh tahun lamanya. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Pasal 1 ayat 10 “Alternatif penyelesian sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli”. ANALISIS PUTUSAN HAKIM TERHADAP PENYELESAIAN KASUS SENGKETA TANAH (STUDI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI DEMAK NOMOR. Pengaduan ditindaklanjuti dengan mengidentifikasikan masalah. Hasil penelitian menunjukan bahwa Penyelesaian sengketa Hak Cipta, Hak Merek dan Hak Paten dapat dilakukan melalui alternatif penyelesaian sengketa, arbitrase ,atau pengadilan. Berdasarkan uraian diatas, untuk mencapai penyelesaian sengketa tanah yang baik dan untuk dapat mengurangi masalah sengketa tanah yang terjadi setiap tahunnya di wilayah kerjanya, maka Camat harusdiselesaikan melalui Peradilan Tata Usaha Negara, kecuali sengketa kepegawaian sebagai akibat pelanggaran terhadap peraturan disiplin Aparatur Sipil Negara diselesaikan melalui banding administratif kepada Badan Pertimbangan Kepegawaian. Di Indonesia minat untuk menyelesaikan sengketa melalui arbitrase mulai meningkat sejak diundangkannya. Penyelesaian Sengketa Melalui Adat (Runggun) Sebagaimana diketahui, keberadaan tanah adat dalam masyarakat Karo merupakan produk dari perkembangan sejarah asli masyarakat Karo di Indonesia. Lutfi Yazid, 1999, Penyelesaian Sengketa LingkunganDibandingkan menyelesaikannya melalui pengadilan, penyelesain sengketa dengan cara pengaduan ke kantor pertanahan adalah metode yang paling disarankan. Peralihan Hak karena Pewarisan. Acquisition of land for public purpose can be reached through land acquisition. Absori, S. Menurut Kementerian ATR/BPN, faktor terpenting dalam penyelesaian konflik agraria. Kedua. Apabila penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud tidak berhasil, sengketa dapat diselesaikan melalui mediasi, arbitrase, atau. b. Pada dasarnya, tahapan-tahapan penyelesaian melalui jalur ini ada 2 yaitu sebagai berikut: Tahapan Administrasi; Mendaftarkan berkas sengketa ke Pengadilan Negeri setempat dan membayar uang muka. Pengadilan Aagma Yogyakarta tidak berwenang menangani kasus ini. Seluruh dokumen dan data otentik yang diperoleh dapat digunakan sebagai bahan menyelesaikan sengketa tanah, baik melalui jalur pengadilan maupun tidak melalui pengadilan. Berkaitan dengan hal tersebut penyusun merumuskan masalah yaitu: apakah penyelesaian. 1-2 4 Priyatna Abdurrasyid, Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, ( Jakarta: PT. 52626/jg. It will distrub the economic and social political stabilization. 10. Undang-Undang tersebut memang ditujukan untuk mengatur penyelesaian sengketa di luar pengadilan, dengan memberikan kemungkinan dan hak bagi para pihak yang bersengketa untuk menyelesaikan persengketaan atau. UPAYA NON LITIGASI DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PENYEROBOTAN TANAH ( Studi Implementasi Pasal 1 (10) UU No. Contoh kasus penyelesaian sengketa tanah melalui pengadilan Sengketa ini terjadi antara warga dan perusahaan swasta PT Bumi Pari Asri. Dalam penyelesaian sengketa tanah adat di Kalimantan Tengah diatur dalam Peraturan Daerah No. Sengketa waris yang diajukan ke Pengadilan Agama dan diselesaikan melalui mediasi salah satunya adalah Putusan No. Tanah yang menjadi objek sengketa tersebut akhirnya di sita oleh majlis Hakim melalui putusan sela. Latar Belakang Dalam penyelesaian sengketa yang terjadi di masyarakat pada umumnya dapat dilakukan melalui dua cara yaitu: menggunakan Jalur pengadilan (litigasi) dan di luar pengadilan (non-litigasi). 82 PENYELESAIAN SENGKETA TANAH ADAT MELALUI PROSES PERADILAN Ana Suheri Morality : Jurnal Ilmu Hukum Desember 2019, Volume 5 Nomor 2 Dan dalam Pasal 31 ayat (2) disebutkan Peradilan Umum (Pengadilan Negeri dan bahwa “Dalam penyelesaian perkara Pengadilan Tinggi) tetapi juga di lingkungan dipengadilan, Damang Kepala Adat dapat Peradilan Tata. Eksistensi mediasi dalam penyelesaian sengketa perdata di pengadilan diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang memuat sepuluh prinsip. Penyelesaian sengketa secara efisien dan efektif bisa melalui arbitrase. Peradilan Adat. Mudjiono. Kegunaan Penelitian a. mengetahui peranan kantor pertanahan di Kabupaten Kotawaringin Barat dalam membantu penyelesaian masalah sengketa tanah melalui mediasi 3. PengertianLitigasi dan Keuntungan Memilih Jalur Litigasi. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. pengadilan melalui mediasi berdasarkan teori penyelesaian sengketa Dean G. Pada umumnya penyelesaian sengketa tanah dengan permasalahan yang kompleks dapat di selesaikan melalui jalur pengadilan (l itigasi) dan diluar pengadilan/ Alternative Dispute Resolution (ADR ). 8Rayi Ady Wibowo, “Penyelesaian Sengketa Tanah di Kecamatan Karanganyar Melalui Mediasi oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Karanganyar”, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2010, hlm. 7 juga melakukan penelitian dengan judul “Sengketa Tanah Wakaf dan Strategi Penyelesaiannya” yang berhasil menemukan faktor penyebab UU No. go. Penyelesaian melalui pengadilan sesuai Peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan akan diawali dengan mediasi agar permasalahan hukum. Penyelesaian sengketa tanah ulayat melalui lembaga adat jauh lebih efektif dibanding penyelesaiannya melalui pengadilan negeri. Raihan, Zuska: Penyelesaian Sengketa Masyarakat melalui Peradilan Adat. Salah satu cara penyelesaian sengketa yang banyak dilakukan terkait dengan kepemilikan nama domain melalui arbitrase. com Abstract The State of Indonesia is an agricultural country, so land has a very important meaning for the lives of the people of Indonesia. 6 a. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Terdapat beberapa cara penyelesaian sengketa non-litugasi, salah satunya ialah melalui Mediasi. 30/1999). Pada umumnya, penyelesaian sengketa melalui proses peradilan akan menggunakan pendekatan gugatan contentiosa. Peradilan adat ini berawal dari peradilan dalam penyelesaian sengketa hak atas tanah sebagai suatu karya ilmiah dengan judul“Kepastian Hukum Penyelesaian Sengketa Pembatalan Sertifikat Hak AtastanahMelaluiPengadilan Tata Usaha Negara. Undang-Undang tersebut memang ditujukan untuk mengatur penyelesaian sengketa di luar pengadilan, dengan memberikan kemungkinan dan hak bagi para pihak yang bersengketa untuk menyelesaikan persengketaan atau perselisihan atau perbedaan pendapat di antara para pihak, dalam forum. keberatan dan tuntutan hak atas tanah, baik terhadap status tanah, prioritas, maupun kepemilikannya dengan harapan dapat memperoleh penyelesaian. dan penyelesaian sengketa melalui badan peradilan umum berdasarkan pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2003 yang di direvisi dengan maksud untuk lebih mendayagunakan mediasi yang terkait dengan proses. Masalah-Masalah Hukum, Jilid 48 No. H. Hukum agraria merupakan keseluruhan norma-norma hukum baik tertulis maupun tidak tertulis yang mengatur hubungan hukum antara subjek hukum dalam bidang agraria.