1, TLD No. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 02 Tahun 2001 tentang Kewenangan Daerah Kota Bandung sebagai Daerah Otonom; 9. Beranda. c. Faktor-Faktor Pendorong dan Penghambat Implementasi Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 Tentang pengelolaan Sampah di Kota Semarang Faktor-faktor yang menjadi tolak ukur implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Kota Semarang dapat dilihat menggunakan teori implementasi Pembentukan Dinas Pertamanan dan Kebersihan (DPK) Kota Makassar sesuai Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 3 Tahun 2009 tanggal 7 Juni 2009 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah institusi ini memiliki tugas dan fungsi yang sangat luas dalam mengakselerasikan hasil pembangunan mendukung terciptanya pelestarian lingkungan hidup, karena itu. Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN PASAR RAKYAT. Tipe Dokumen. Pengelolaan sampah di Kota Metro mengacu kepada Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Sampah merupakan kegiatan yang sistematis, menyeluruh dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah. Setelah. Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kota. Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU dan BUPATI INDRAMAYU M E M U T U S K A N : Menetapkan :. Pasal 2 : Cukup jelas. Rizal M. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2014 Nomor 5 ) sebagaimana telah diubah DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA JAYAPURA dan WALIKOTA JAYAPURA MEMUTUSKAN : Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN. Pengelolaan kebersihan atas sampah yang timbul di jalan, tempat-tempat tertentu dan fasilitas umum ; b. 15. bahwa dengan diundangkannya Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga dan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2020 tentang. 9 E. PASAL DEMI PASAL. Kebersihan dan Keindahan (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2005 Nomor 11); 14. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pengelolaan Sampah Lingkup Rukun Warga; Mengingat 1. Daerah dikeluarkan. ac. Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2010 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 2); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA. . c. Daerah; 13. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 02 Tahun 2001 tentang. B. 2010. Tahun 2015 tentang Pengelolaan Sampah di Kecamatan Kendari Barat Kota Kendari. B A B I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 1. Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 12. bahwa pengelolaan sampah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan kebersihan Kota Yogyakarta; b. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 27 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Dan Retribusi Pelayanan/ Persampahan/ Kebersihan Dan Penyedotan Kakus di Kecamatan Ilir Timur II Kota Palembang. dampak negatif yang ditimbulkan oleh kegiatan penanganan sampah di Tempat Pemrosesan Akhir sampah. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 27 tahun 2001 tentang pengelolaan Kebersihan di Kota Bandung;. Peraturan tersebut dikeluarkan dalam rangka efisiensi sumber daya sehingga jumlah dinas di daerah dibatasi. Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 21. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Cirebon. Kebersihan adalah Perangkat Daerah bidang kebersihan Kota Serang; 10. LEMBARAN DAERAHKOTA BANDUNG TAHUN : 2005 NOMOR : 03 PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNGNOMOR : 03 TAHUN 2005TENTANGPENYELENGGARAAN KETERTIBAN, KEBER. Daerah adalah Kota Palu. PD Kebersihan ini tidak lagi disubsidi oleh. 100. C:/indri-file/Raperda 2010/RaperdaPelayananPersampahan PROVINSI BANTEN PERATURAN DAERAH KOTA TANGERANG NOMOR 7 TAHUN 2018 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2011 TENTANGPamong Praja Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2010 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 18); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANJARMASIN dan WALIKOTA BANJARMASIN MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Sampah; 9. Pemerintah daerah perlu mendapat dukungan regulasi dan menyusun pendekatan yang tepat dalam pengelolaan sampah di daerah masing-masing. SALINAN WALIKOTA SURABAYA PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR 10 TAHUN 2017 TENTANG TATA CARA PENGENAAN SANKSI. Peraturan daerah yang dikaitkan dengan ketentuan umum pengelolaan kebersihan yang ditujukan bagi masyarakat. Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2008 tentang Dinas Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 6 Seri D). 2011. Pemerintah Kota Banda Aceh, sejak 1 Januari 2019 telah menindak pelanggar Qanun [Peraturan Daerah] Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Sampah. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sampah; Mengingat : 1. I KETENTUAN UMUM Pasal. pada tanggal 16 Desember 2020, hal. 4. Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH DAN LUMPUR TINJA. 5 Di Kota Surakarta, Provinsi Jawa Tengah, pengelolaan sampah menjadi salah satu objek retribusi. Mengingat : 1. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah di Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2011 Nomor 15 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bekasi Nomor 2). 3. Hal ini menuntut pemerintah kota mengeluarkan peraturan daerah tentang penyelenggaraan kebersihan, ketertiban dan keindahan. Peraturan daerah kota makassar No. 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah; MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN SAMPAH. Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT. Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 21. PERATURAN BUPATI TENTANG PELIMPAHAN KEWENANGAN PENGELOLAAN DAN PENANDATANGANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU. Mengingat : 1. bersih, tertib dan sehat perlu diatur cara-cara pengelolaan kebersihan dan penanganannya; b. PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH. Peningkatan kapasitas tata kelola dan kualitas pelayanan kebersihan, keamanan dan keselamatan di destinasi wisata; b. 1. Karena wali kota kita ini (M. [Pemkot Bekasi] Pemerintah Kota Bekasi. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 6 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan,. PROVINSI BANTEN PERATURAN DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN NOMOR 13 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2013 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA. Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 16 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi Dinas-Dinas Daerah Kota Ternate (Lembaran Daerah Kota Ternate Tahun 2007 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kota Ternate Nomor 31); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TERNATE Dan WALIKOTA TERNATE 15. WALIKOTA BANJARMASIN ^-€%MAArTahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, Informasi mengenai Pengelolaan Sampah yang wajib disediakan oleh Pemerintah Daerah harus di integrasikan sehingga saling terhubung menjadi satu jejaring sistem informasi. Nugroho (2012: 674) berpendapat bahwa Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 06 Tahun 2004 tentang Rencana Strategis (Renstra). bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kebersihan , Keindahan, Ketertiban Kota dan Desa. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2007 Nomor 51,Seri D) 8. Namun, 23. Pengelolaan kebersihan di pusat perbelanjaan dan pasar diatur dalam kelompok -kelompok, dan masing-masing. Daerah adalah Kabupaten Tangerang. 22. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 27 tahun 2001 tentang Pengelolaan Sampah disebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 8 Tahun 2002 tentang Pengelolaan Taman Hutan Raya R. Bagaimana implementasi Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 5 Tahun 2014 di Kota Surabaya dalam mengelola TPA Benowo menurut teori Implementasi Merilee S. Ruang lingkup dalam Peraturan Wali Kota ini meliputi: a. umy. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 1. DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA NOMOR 32 TAHUN 2022 TENTANG MASTERPLAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2022 - 2031 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA YOGYAKARTA, Menimbang : a. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah Di Kota Tasikmalaya merupakan interpretasi dari kebijakan public, dimana kebijakan yang dikeluarkan bertujuan untuk menyelesaikan masalah sampah yang mencemari Kota Tasikmalaya, peraturan daerah tersebut sekaligus menjadi kekuatan pemaksa yang. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. 15. 69 4. 2. 750 m3 dengan. 21. dalam 1 (satu) kabupaten dan di ibu kota kabupaten. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Karawang; 31. Daerah adalah Kota Surakarta. Daerah adalah Kota. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah dan Kebersihan Di Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2014 Nomor 5 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 5); 16. Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kota Bandung. Monografi Hukum. 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan. 22. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Opersional Kebersihan sesuai dengan tugas dan. c. Pemkot Bandung Dorong Seluruh Perkantoran Pemerintah Bebas Sampah. tentang Pengelolaan Sampah; 5. Pelayanan Pengelolaan Persampahan dan Kebersihan Kota Makassar Untuk Kota Makassar pelayanan persampahan diselenggarakan oleh Dinas. Pasal 3 : Cukup jelas. PEMERINTAH KOTA BATAM PERATURAN DAERAH KOTA BATAM NOMOR 1f TAHUN 2013 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA BATAM, bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (2), Pasal 12 ayat (2), Pasal 17 ayat (3), Pasal 18 ayat (2), Pasal 22 ayat (2), Pasal 24 ayat (3), Pasal. Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 1. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan Pemerintah oleh Pemerintah Daerah dan. Pasal 3. dampak negatif yang ditimbulkan oleh kegiatan penanganan sampah di Tempat Pemrosesan Akhir sampah. Adapun yang menjadi rumusan masalah adalah Apakah vandalisme yang. 2. Pengelolaan sampah di Kota Metro mengacu kepada Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Sampah merupakan kegiatan yang sistematis, menyeluruh dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah. 3. Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 3 Tahun 2008 tentang. BAB I KETENTUAN UMUM. PERATURAN DAERAH KOTA MADIUN . Perusahaan Daerah Air Bersih yang. Peraturan Walikota Tegal Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah Kota Tegal (Berita Daerah Kota Tegal Tahun 2009 Nomor 1); MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENGATURAN PEMBUANGAN DAN PENGANGKUTAN SAMPAH. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kota Praja di Sumatera Selatan (Lem baran. Kota Surabaya. 3. Mempertimbangkan luasnya cakupan peraturan daerah tersebut, maka peneliti lebih memfokuskan pada retribusi sampah. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 2 Tahun 2008 tentangmenetapkan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta tentang Pengelolaan Kebersihan. Tentang Retribusi Pelayanan Kebersihan Di Kecamatan Medan Sunggal Kota Medan Gebrina Fadhilah 1Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu politik,2Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (Jl. Perda No. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik. ABSTRAK: bahwa penyehatan lingkungan untuk menumbuhkembangkan kebersihan dan keindahan kota secara berkelanjutan perlu dilakukan baik oleh Pemerintah Daerah maupun masyarakat sehingga terwujud lingkungan Kota yang bersih, rapi dan indah; bahwa pertumbuhan. 7. ABSTRAK: CATATAN: Peraturan Daerah. Tidak lebih dan tidak kurang. ). Peraturan Daerah No. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 03 Tahun 2005 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Pasuruan. Jenis. 2. Penyelenggaraan kebersihan bertujuan menciptakan lingkungan yang bersih, sehat dan indah melalui keterpaduan tanggung jawab antara Pemerintah Daerah dan masyarakat. Peraturan Menteri Dalam. DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA NOMOR 32 TAHUN 2022 TENTANG MASTERPLAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2022 - 2031 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA YOGYAKARTA, Menimbang : a. kebutuhan dan ditempatkan pada tempat yang mudah dilihat oleh Petugas Pengelola Kebersihan. ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang tentang Pengelolaan Kebersihan dan Keindahan Lingkungan di Kabupaten Magelang Mengingat : 1. Di sisi lain, materi muatan Peraturan Daerah telah diatur dalam Pasal 14 yang menyatakan bahwa materi muatan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota berisi materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan,serta menampung kondisi. tentang Pedoman Pengelolaan Sampah; 17. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan: 1. ABSTRAK: a. METADATA PERATURAN. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 1. Perubahan Peraturan Daerah tentang Kebersihan, Keindahan,. Namun dalam menerapkan kebijakan dari pemerintah terjadi permasalahan diantaranya sering terjadi keterlambatan mekanisme pengelolaan sampah di Kota Cilegon yang belum sepenuhnya dipahami oleh masyarakat, beum terlaksananya kebijakan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan / Kebersihan yang berdampak pada target retribusi persampahan di Kota Cilegon, masihnya Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2008 tentang Dinas Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 6 Seri D). 1 Aspek Kelembagaan Instansi yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan sampah di Kota Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK. Berdasarkan SPdORD sebagaimana dimaksud pada pasal 12 ayat (1) Peraturan Daerah ini ditetapkan retribusi tentang dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan. Kepala Daerah adalah Walikota Balikpapan. (2). bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; Mengingat : 1. Kewajiban dan larangan; Nomor 3 Tahun 2009 (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2011Nomor 2). Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Dinas Daerah Kabupaten Indramayu (Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 8 Tahun 2008 Seri: D. UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA . Share on Facebook. Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 13 Tahun. Peraturan Pemerintah No. potensi daerah. Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 16 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi Dinas-Dinas Daerah Kota Ternate (Lembaran Daerah Kota Ternate Tahun 2007 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kota Ternate Nomor 31); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA. Kabupaten Aceh Utara belum memiliki Peraturan Daerah atau Qanun tentang pengelolaan sampah, sehingga perlu disusun sebuah Perda atau Qanun khusus yang mengatur masalah persampahan dan kebersihan kabupaten, dan oleh karena itu Naskah Akademik ini merupakan rujukan dalam penyusunan Qanun dimaksud sebagai dasar. BAB X PENETAPAN RETRIBUSI Pasal 13 (1). 18 Tahun 2002 tentang Pengelolaan Kebersihan berkaitan dengan tindak pidana vandalisme yang dilakukan oleh anak di bawah umur adalah kurang sesuai, karena belum adanya Penyidik Anak di dalam Dinas Ketertiban Kota Yogyakarta yang menangani secara khusus. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara. Berdasarkan ketentuan Pasal 33 ayat (2) Perda ini, dijelaskan bahwa: Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Daerah tersendiri dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan. 14. Bupati. Kabupaten Sleman, Peraturan Daerah tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Perda No. Kesimpulan: Pengelolaan dan penanganan sampah yang ada di RSUD. Mengingat : 1. Raya. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Sampah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 274); 14. Oleh :. 11 Tahun 2011 tentang pengelolaan sampah dan retribusi pelayanan persampahan/ kebersihan ini pada dasarnya terdiri dari 2 aspek yaitu tentang pengelolaan sampah dan retribusi sampah. TENTANG . Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 11 TAHUN 2013 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 18 Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan Kebersihan (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2002 Nomor 05 seri E); 19. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Cirebon.